Sejarah Singkat PDIP, Terbentuk Sejak Masa Rezim Orde Baru Tahun 1973

Penggabungan partai-partai tersebut kemudian dinamai dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Jadi berdasarkan asal berdirinya, PDIP ini terbentuk sejak 10 Januari 1973.

Sejak berdirinya, PDI selalu mengalami konflik internal.

Konflik internal di PDI juga diperparah dengan adanya intervensi di pemerintah.

Maka dalam rangka mengatasi konflik tersebut, putri dari Ir Soekarno bernama Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum di PDI.

Pemerintahan Soeharto sempat tak menyetujui dukungan tersebut, dan kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarno Putri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian larangan tersebut justru berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB.

Kemudian secara de facto Megawati dinobatkan sebagai Ketua DPP PDI pada tahun 1993-1998.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal di PDI pun terus terjadi hingga berlangsungnya Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Maka pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarnoputri melakukan unjuk rasa dan bentrok dengan petugas keamanan saat itu.

Akhirnya pada 15 Juli 1996, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDIP.

Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati pun menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, di jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Muncul sejumlah rombongan berkaus merah kubu Suryadi, yang bentrok dengan kubu Megawati.

Persitiwa tersebut dikenal sebagai kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, atau dikenal sebagai peristiwa “Kudatuli”.

Setelah peristiwa Kudatulis tersebut terjadi, PDI dibawah kepemimpinan Suryadi hanya mendapatkan 11 kursi di DPR.

Ketika pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Kemudian Megawati pun mengubah nama partai menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999, agar dapat mengikuti pemilu.

Penamaan PDIP akhirnya disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres pertama pada 27 Maret hingga 1 April 2000 di Jawa Tengah.

Dari hasil Kongres tersebut didapatkan keputusan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP tahun 2000 sampai 2005.

Berdasarkan Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.

Visi Misi PDIP

Visi Partai

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

1. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

2. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

3. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

4. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan

5. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi Partai

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

Pasal 7

Partai mempunyai tujuan umum:

a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan

b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8

Partai mempunyai tujuan khusus:

a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial

b. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi

c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan

d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan

e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9

Partai mempunyai fungsi:

a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara

b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik

c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara

e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila, dan

f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10

Partai mempunyai tugas:

a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara

c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai

e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara

f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik

g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa

h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

Berita lain terkait Sejarah Singkat Partai Politik